Oleh Anton Novenanto

“Culture is everywhere, but it is not everything.” – Richard Johnson

Bagaimana kita mendefinisikan “budaya”? Aleida Assmann berpendapat bahwa sumbangan terbesar Birmingham School pada ilmu sosial-humaniora secara umum adalah usaha mempersoalkan definisi klasik atas budaya melampaui sekadar pemahaman studi sastra Inggris (English literature) yang membedakan antara sastra kanonik dan teks yang diproduksi untuk massa.[1] Kajian budaya secara kritis mencermati keterkaitan antara budaya dan politik tidak hanya dalam program budaya organisasi dan laku politik namun lebih pada sisi politis dari budaya untuk kepentingan dan kebutuhan tertentu. Sebelum masuk pada pembahasan lebih rumit, kita perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan budaya. Mengikuti Assmann, kita dapat mengidentifikasi 6 (enam) konseptualisasi atas budaya yang penting untuk diketahui sebagai dasar untuk bisa mendalami dan memperluas diskusi tentang apa itu kajian budaya.

Tradisional

Definisi pertama adalah definisi tradisional atas budaya. Definisi ini mengacu pada istilah Bahasa Inggris culture, yang berakar dari Bahasa Latin colere, yang berarti “untuk merawat”, “untuk menumbuhkembangkan” atau “untuk mengembangbiakkan” (to cultivate), khususnya tanaman. Pemahaman inilah melatari istilah agriculture, “bertani” atau “bercocok tanam”, serangkaian kegiatan mengolah tanah untuk menumbuhkembangkan organisme (tanaman, ternak, dan juga manusia). Antropolog Amerika James C. Scott, misalnya, menyebutkan bahwa pertanian adalah usaha manusia untuk melakukan rekayasa radikal terhadap alam dengan mengolah tanah dan tanaman untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak manusia.[2] Di sini, kita dapat melihat bagaimana manusia berusaha memodifikasi gerak dan evolusi alamiah fitur-fitur alam berdasarkan pengetahuannya demi pemenuhan kebutuhannya yang paling fundamental—pangan.

Situasi menjadi sedikit berbeda ketika kita berbicara tentang proses merawat manusia—dari bayi, remaja sampai dewasa. Budaya dimaknai sebagai keterkaitan antara manusia dan asal-usulnya dan proses yang terjadi dalam hubungan keduanya itu. Definisi tradisional atas budaya menurut antropolog Amerika Alfred Louis Kroeber bertahan sampai akhir abad 20.[3] Ini mencerminkan perdebatan tiada akhir terkait nature dan nurture dalam psikologi perkembangan manusia. Kita pun mendapati definisi tradisional ini sebagai definisi psikologis atas budaya.

Secara alamiah, manusia adalah mahluk biologis sama seperti organisme hidup lainnya (tanaman dan hewan). Sebagai mahluk budaya, manusia adalah binatang yang menghidupi dunia simbol. Seseorang menerima dan menggunakan simbol-simbol yang disosialisasikan padanya oleh lingkungan terdekatnya, dimulai dari keluarga, kompleks hunian, sekolah, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang lahir dan besar di Surabaya akan mengalami proses sosialisasi yang berbeda dengan seseorang yang lahir dan besar di Berlin, atau di Paris, atau di Beijing, atau di California, atau di New York, atau di Kutub Selatan, atau di Madagaskar. Bahkan, di sebuah kota seperti Surabaya, orang yang dibesarkan di kawasan pesisir pantai akan berbagi simbol-simbol bermakna yang berbeda dengan orang yang besar di kawasan perumahan modern dengan sistem satu pintu (one gate system).

Partikular

Saat manusia dan masyarakat sudah tumbuh kembang dan semakin kompleks, kita perlu mempertimbangkan definisi kedua yang melihat partikularitas budaya. Definisi ini diambil dari ilmu sosiologi yang berkutat pada konsep masyarakat sebagai bahan diskusi utamanya. Sosiologi memahami masyarakat sebagai sekumpulan individu orang yang berbagi nilai dan norma budaya tertentu. Budaya menjadi batas imajiner yang mewadahi sekelompok orang yang hidup dalam entitas geografis atau politik tertentu, atau seperti yang dibayangkan sosiolog budaya asal Jerman Georg Simmel:

“Kesadaran akan pembentukan masyarakat tidak bisa dipastikan, secara abstrak, terwujud dalam masing-masing individu; tapi setiap orang pasti tahu bahwa orang-orang lain terhubung dengan dirinya, meskipun pengetahuan tentang orang lain sebagai yang bekerja sama, namun kesadaran kompleks sebagai masyarakat ini biasanya muncul bersamaan dengan referensi tentang isi-isi yang parsial.”[4]

Budaya menjadi pembeda karakteristik suatu kelompok sosial dengan kelompok sosial lain. Misal, orang-orang yang tinggal dan tumbuh-kembang di pesisir pantai dan kebanyakan berprofesi sebagai nelayan punya budaya yang berbeda berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pinggir hutan. Kita dengan mudah dapat mengidentifikasi perbedaan rasa bahasa ketika mengucapkan: “budaya kami”, “budaya kita”, atau “budaya mereka”. Budaya adalah fitur yang menyamakan sekaligus membedakan sekelompok individu berdasarkan kesatuan entitas spasial dan politik-administrasi tertentu.

Definisi partikular ini membuat budaya yang berlaku pada satu kelompok bisa jadi tidak berlaku pada kelompok lain. Oleh karenanya, sementara sekelompok individu tertentu mengikatkan diri satu-sama-lain dalam suatu masyarakat, mereka sekaligus juga menentukan batas dan jarak dengan kelompok individu yang lain—yang bukan bagian dari masyarakatnya. Konsep bangsa adalah contoh menarik. Suatu bangsa dibayangkan sebagai sekelompok orang yang terlekat dengan spasialitas sebuah negeri tertentu, sekalipun mereka sudah tidak lagi meninggali negeri tersebut. “Bangsa Indonesia”, misalnya, terdiri dari orang-orang yang berbagi nilai dan norma budaya yang berlaku di negeri Indonesia. Sementara itu, “bangsa Eropa” dibayangkan sebagai orang-orang yang berbagi nilai dan norma yang berlaku di negeri Eropa, “bangsa Jepang” dan negeri Jepang, dan begitu seterusnya.

Kecenderungan yang dilakukan sosiologi adalah membuat tipologi kelompok-kelompok sosial dalam nilai dan norma yang bekerja secara parsial. Namun tetap saja, relasi manusia dengan partikularitas tanah dan/atau ruang tertentu menjadi tolok ukur mendefinisikan suatu kelompok sosial.

Universal

Sifat parsialitas budaya mengajak para ilmuwan dari disiplin lain, antropologi budaya, untuk mengusulkan definisi ketiga tentang universalitas budaya. Antropologi mencermati pelbagai kemungkinan bagi pengamatan atas pola-pola tertentu yang menunjukkan kesamaan (atau perbedaan) pikiran, lembaga, dan aktivitas manusia sekalipun tinggal dan tumbuh kembang di tempat yang berbeda.

Pendiri antropologi modern di Amerika Franz Uri Boas menyebutkan bahwa antropologi melihat budaya sebagai sebuah keutuhan, dalam pelbagai manifestasinya. Menurut Boas, “budaya itu terintegrasi. Namun benar bahwa derajat integrasinya tidak selalu sama.”[5] Dia menulis,

“Penemuan, kehidupan ekonomi, struktur sosial, karya seni, agama, moralitas semuanya saling terhubung. Kita [antropologi] menanyakan sejauh mana hal-hal tersebut ditentukan oleh lingkungan, oleh cirikhas biologis manusia, oleh kondisi-kondisi psikologis, oleh peristiwa-peristiwa bersejarah atau oleh hukum alam kesalinghubungan.”[6]

Universalitas budaya menjadi sebuah konsep inklusif dan telah membawa minat dan nilai baru pada segala hal yang sebelumnya dianggap marjinal, pinggiran dan tidak penting. Termasuk di dalamnya adalah laku dan/atau kebiasaan keseharian. Melihat budaya secara universal berarti mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai budaya. Konsekuensi metodologis darinya adalah segala arena kehidupan dan pengalaman manusia terbuka untuk kajian budaya, seperti mainan, humor, warna, bentuk gigi, sampah, seks, hutang, judi, atau apa pun yang terkait dengan manusia. Pendekatan etnografi menjadi kunci untuk memahami perilaku manusia sebagai budaya dan menuliskannya sebagai bagian dari kerja budaya.

Ekonomis

Dalam realitasnya, tidak semua yang berhubungan dengan manusia, seperti dalam definisi universal-antropologis, dapat dikategorikan sebagai budaya. Definisi keempat melihat budaya dari sisi ekonomisnya dan cenderung membatas pemahaman pada “budaya adiluhung” (high culture). Budaya adalah produk ekspresi dari nilai-nilai luhur dan oleh karenanya dia memiliki nilai ekonomis membuat tidak semua orang bisa memilikinya. Dengan demikian, budaya menjadi konsep yang menunjukkan posisi sosial oleh kelompok elite, khususnya aristokrat dan borjuis, dalam masyarakat.

Pendefinisian semacam ini tidak lebih dari strategi reproduksi kelas elite Eropa yang merasa terancam atas pertumbuhan kelas menengah yang semakin pesat sejak akhir abad ke-18. Tradisi berpikir semacam ini berusaha mempertahankan budaya sebagai sesuatu yang padanya melekat atau dilekatkan nilai-nilai luhur yang tidak bisa sembarangan dihilangkan, digantikan, ataupun diubah dengan mudahnya. Agar seseorang bisa menjadi bagian dari kelompok elite, dia harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki koleksi karya seni. Pemahaman semacam ini membawa keuntungan bagi produsen karya-karya seni, khususnya lukisan, koleksi museum, dan juga karya-karya sastra.

Karena budaya dibatasi pada buah karya para seniman, sebagai buah atas keahlian membuat karya-karya seni yang bermutu, tidak semua yang berhubungan dengan manusia dapat dikatakan sebagai budaya. “Budaya massa” (mass culture) atau “budaya populer” (pop culture) yang menjadi bagian dari keseharian kelas pekerja masuk dalam kategori “budaya rendahan” (low culture) dan tidak bisa masuk dalam kategori budaya. Gerak tubuh mengikuti suatu irama menjadi budaya bila dilakukan oleh seorang penari kraton atau seorang koreografer tari; namun, joged penyanyi dan penonton konser dangdut Pantura tidak bisa dianggap sebagai budaya. Coretan abstrak cat minyak di atas kanvas oleh Jackson Pollock, Basquiat, atau Affandi otomatis disebut sebagai karya seni, sebuah representasi cita rasa seni-budaya adiluhung. Sementara itu, seorang mahasiswa pemula di jurusan seni rupa harus berjuang keras agar goresan-goresan di atas kanvas yang dibuatnya dapat masuk dalam kategori karya seni.

Pada paruh kedua abad ke-20, ilmuwan multitalenta asal Prancis Pierre Bourdieu melihat bahwa kepemilikan atas budaya tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat material, fisik; melainkan juga pada praktik keseharian yang disebut habitus yang dapat dimiliki melalui serangkaian latihan terus-menerus tiada henti.[7] Bourdieu berusaha mengontekstualisasikan teori kelas sosial yang digagas Karl Marx yang boleh jadi sudah tidak lagi relevan bila hanya mengacu pada aspek materialitas semata.[8] Dia mengamati keberadaan modalitas lain, selain modal ekonomi, yang dapat digunakan oleh kelas pekerja untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Seorang pekerja dapat mengasah keahliannya untuk terampil dalam melakukan suatu hal (craftmanship) dan keahlian itu menjadi modal budaya (cultural capital) yang dapat dimanfaatkannya untuk menunjukkan bahwa dirinya memang berbudaya.

Politis

Karena perilaku berbudaya dapat dilatihkan pada seseorang, kita masuk pada definisi kelima, melihat budaya sebagai peradaban (civilization) dan melekat padanya suatu proses pemberadaban (civilizing process) yang sangat politis. Penggunaan konsep peradaban sebagai padanan bagi konsep budaya digunakan pertama kali oleh antropolog budaya asal Inggris Sir Edward Burnett Tylor dalam buku Primitive Culture (1871).[9] Meskipun gagasan Tylor mendapat banyak kritik, salah satunya dari tokoh Birmingham School, seperti Raymond Williams dan Stuart Hall, pemahaman budaya sebagai peradaban sangat kentara dalam karya babon sosiolog Jerman Norbert Elias dan ahli psikoanalisa Austria Sigmund Freud.

Menurut Elias, peradaban mengasosiasikan sebuah proses atau setidaknya hasil dari sebuah proses konstan, sebuah gerak “maju ke depan.”[10] Namun, dia juga menunjukkan secara mendetail tentang bagaimana sulitnya sejarah proses pemberadaban (civilizing process) pada masyarakat Eropa Barat dilakukan.[11] Meskipun setiap individu, komunitas, atau bangsa berproses secara berbeda dengan laju yang beragam untuk mencapai sebuah peradabannya sendiri (lihat definisi partikular), namun di manapun proses itu terjadi yang penekanan dan tolok ukur kemajuan adalah kesopanan. Di sini kita menjumpai bahwa apa yang dimaksudkan dengan berbudaya (cultured) adalah sebenarnya yang dibayangkan dengan beradab (civilized).

Sekalipun, menurut Elias, ada kemungkinan proses pemberadaban itu bisa saja terjadi secara sukarela,[12] Freud melihat bahwa pada realitasnya proses penjinakan manusia dan masyarakat lebih sering dilakukan dengan memanfaatkan instrumen regulatif untuk mengingkari hasrat biologis seseorang.[13] Gagasan ini mirip definisi psikologis, hanya saja di sini gerak tumbuh kembang seseorang atau sekelompok orang dilakukan secara terencana dan memiliki agenda moral tertentu, mendidik mereka untuk memiliki perilaku tertentu—dan bukan perilaku lain. Menurut Freud, proses pemberadaban tidak lagi didasarkan pada kondisi biologis semata, tapi lebih diorientasikan pada hasrat seseorang atau sekelompok orang yang menunjukkan superioritasnya di hadapan yang lain. Bahkan, Freud mencermati proyek pemberadaban dilakukan dengan mengingkari insting biologis dasar manusia, termasuk seks.[14] Belakangan filsuf Prancis Michel Foucault menambah kerumitan analisis terhadap proses pemberadaban manusia melalui studi genealogis atas sejarah seksualitas.[15]

Kritik Sosial

Definisi keenam, budaya sebagai kritik sosial merupakan inti gagasan para pemikir Mahzab Frankfurt, khususnya Theodor Adorno dan Walter Benjamin. Adorno memadukan konsep adiluhung dengan konsep peradaban dan memunculkan gagasan baru, namun pesismistis tentang budaya. Sebagai seorang keturunan Yahudi (seperti Elias dan Freud), dia sangat berhati-hati ketika membahas gerak pemberadaban. Bersama direktur Institute für Sozialsforschung Max Horkheimer, Adorno menggagas ide tentang “dialektika Pencerahan” pada paruh pertama abad 20 dan melanjutkan gagasan itu dalam mengamati realitas paradoksal dari budaya.[16]

Dalam amatan Adorno, budaya adalah, pada satu sisi, suatu capaian tertinggi peradaban manusia, sebuah representasi nilai-nilai kemanusiaan; namun, pada sisi lain, membuka peluang bagi terjadinya perubahan sosial. Kesadaran akan adanya permintaan pasar ditangkap oleh kapitalisme modern yang mendorong tumbuh suburnya industri budaya. Seorang seniman tidak lagi harus berpikir tentang cara menghasilkan karya seni yang merepresentasikan nilai-nilai adiluhung dalam masyarakat, tetapi juga karya seni yang dapat dinikmati oleh segala lapisan masyarakat.[17] Semangat industrialisasi budaya semacam ini berdampak pada perubahan konfigurasi kelas sosial dalam masyarakat industri melalui usaha mempopulerkan budaya adiluhung. Keberhasilan industrialisasi budaya berarti meniadakan perbedaan antara budaya adiluhung dengan budaya populer. Tulisnya,

“Dalam industri budaya, individu adalah sebuah ilusi bukan hanya karena standarisasi alat-alat produksi. Dia ditoleransi selama identifikasi dirinya pada yang umum tidak lagi dipertanyakan.”[18]

Meskipun berangkat dari satu tradisi intelektual yang sama dengan Adorno, Walter Benjamin memiliki pandangan yang berbeda terhadap bagaimana budaya sebagai kritik sosial. Benjamin merintis argumen tentang kritik budaya/budaya kritik melalui pengamatan terhadap lukisan dan seni grafis, yang kemudian dilanjutkannya pada analisis terhadap kebangkitan teknologi media modern, seperti suratkabar, radio, fotografi, dan film.[19] Industrialisasi budaya, menurut Benjamin, berujung pada reproduksi mekanis atas sebuah karya seni.[20] Konsekuensi dari reproduksi mekanis ini adalah penghancuran satu budaya oleh budaya lain, penaklukkan satu peradaban oleh peradaban lain. Tulis Benjamin,

“Tidak ada dokumen peradaban yang pada saat yang sama bukan dokumen barbarisme. Dan karena dokumen itu tidak bebas dari barbarisme, sikap barbarisme juga ditularkan seseorang pada orang lain.”[21]

Dengan demikian, keberhasilan mempopulerkan suatu budaya mengindikasikan hilangnya budaya lain. Kekhawatiran terbesar dalam industralisasi budaya bukanlah semata soal keuntungan ekonomis yang diperoleh sekelompok orang, namun lebih pada persoalan homogenisasi laku keseharian dari individu yang beragam. Proyek pemberadaban yang terjadi selama ini melalui industri pendidikan modern telah secara sukses memperkenalkan dan melatih individu dari pelbagai latar sosial pada budaya kelas borjuis dan aristokrat yang diyakini lebih beradab daripada budaya kelas pekerja. Budaya kemudian merupakan sebuah arena pertarungan untuk mempertahankan atau mempertaruhkan identitas seseorang atau kelompok sosial tertentu di hadapan orang atau kelompok lain.

Ragam Definisi Budaya

Kita telah membahas enam definisi budaya. Dari ragam definisi yang ada itu, kita dapat mengategorikan budaya ke dalam dua jenis definisi: definisi idealis dan definisi realis. Tiga definisi pertama berbicara pada tatanan idealis tentang budaya mengacu pada disiplin ilmu yang menggunakannya; dan, tiga definisi berikutnya berangkat dari realitas keseharian yang dikategorikan sebagai budaya. Konseptualisasi idealis atas budaya dimaksudnya bahwa usaha mendefinisikan tidak melibatkan penilaian moral terhadap fenomena budaya. Budaya dilihat sebatas objek materiil dari pelbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi dan antropologi, tanpa melihat realitas dan dinamika sesungguhnya seperti apa. Sementara itu, definisi realis menekankan pada dinamika ekonomi, politik dan kritik yang terjadi di lapang. Ragam definisi budaya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Apa yang telah disampaikan di sini ini tidak dimaksudkan untuk menutup diskusi tentang usaha menteorikan budaya.[22] Dengan uraian ini saya berharap, kita dapat menentukan posisi intelektual dalam membingkai fenomena budaya sebagai objek studi, menelusuri literatur dan teori budaya yang relevan, serta menentukan arah dan fokus untuk melakukan kajian budaya. (*)

Tabel 1. Ragam definisi budaya

Definisi idealis

Definisi realis

  • Tradisional: merawat, menumbuhkembangkan (psikologis)
  • Partikular: penyatu sekaligus pembeda diri dan kelompok (sosiologis)
  • Universal: segala hal yang berhubungan dengan manusia (antropologis)
  • Ekonomi: “budaya adiluhung” dan reproduksi kelas elite
  • Politis: menjinakkan sifat-sifat alamiah manusia
  • Kritik sosial: perubahan sosial

Catatan akhir:

[1] Aleida Assmann, Introduction to Cultural Studies: Topics, Concepts, Issues, trans. oleh David Henry Wilson, 2nd ed., Grundlage der Anglistik und Amerikanistik (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2019), 21.

[2] James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven & London: Yale University Press, 1998).

[3] Alfred Louis Kroeber, “The Concept of Culture in Science,” in Anthropology in Theory: Issues in Epistemology, ed. oleh Henrietta Moore dan Todd Sanders (Chichester: Wiley Blackwell, 2014), 33.

[4] Georg Simmel, “How is Society Possible?,” American Journal of Sociology 16, no. 3 (November 1910): 376–77.

[5] Franz Boas, “The Aims of Anthropological Research,” in Anthropology in Theory: Issues in Epistemology, ed. oleh Henrietta L. Moore dan Tood Sanders (Malden: Wiley Blackwell, 2014), 29.

[6] Boas, 28.

[7] Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, trans. oleh Richard Nice (Cambridge: Polity Press, 1990); Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, ed. oleh Jack Goody, Cambridge studies in social anthropology (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

[8] Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture, trans. oleh Richard Nice (London: Sage Publication, 1990).

[9] Kroeber, “The Concept of Culture in Science”; Tony Bennet, “Cultural Studies and the Culture Concept,” Cultural Studies 29, no. 4 (2015): 546–68, https://doi.org/10.1080/09502386.2014.1000605.

[10] Norbert Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations, ed. oleh Eric Dunning, Johan Goudsblom, dan Stephen Mennel, trans. oleh Edmund Jepchott (Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2000), 6–7.

[11] Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations.

[12] Norbert Elias, “Technization and Civilization,” Theory, Culture & Society 12 (1995): 7–42.

[13] Sigmund Freud, The Freud Reader, ed. oleh Peter Gay (New York & London: WW Norton & Company, 1989).

[14] Freud, 732–33, 746.

[15] Michel Foucault, The History of Sexuality. Volume I: An Introduction, trans. oleh Robert Hurley (New York: Pantheon Books, 1978).

[16] Theodor W. Adorno, The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture, ed. oleh J. M. Bernstein (London & New York: Routledge Classics, 2001).

[17] Adorno, 33.

[18] Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer, “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception,” in The Cultural Studies Reader, ed. oleh Simon During (London & New York: Routledge, 2001), 40.

[19] Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media, ed. oleh Michael W. Jennings, Brigid Doherty, dan Thomas Y. Levin, trans. oleh Edmund Jephcott, Rodney Livingstone, dan Howard Eiland (Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008).

[20] Walter Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,” in Illuminations: Essays and Reflections, ed. oleh Hannah Arendt, trans. oleh Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1968), 217–51.

[21] Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History,” in Illuminations: Essays and Reflections, ed. oleh Hannah Arendt, trans. oleh Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1968), 256.

[22] Sosiolog budaya Amerika Philip Smith, misalnya, telah merintis upaya sistematis untuk ini menteorikan budaya dari perspektif ilmu sosial. Lih. Philip Smith, Cultural Theory: An Introduction, 21st-Century Sociology (Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2001).


Anton Novenanto adalah Peneliti CCFS; mengajar mata kuliah “Cultural Studies” di Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya. Surel: nino@ub.ac.id